Persyaratan Adminsitrasi

1. Pembayaran Pajak MPN

• Nomor Objek Pajak (NOP) yang valid untuk PBB atau tagihan pajak lainnya.
• Jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan tagihan atau perhitungan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
• Nomor transaksi atau kode pembayaran jika berlaku, seperti nomor referensi yang diberikan melalui aplikasi atau surat tagihan.
• Formulir atau kode barcode yang bisa diperoleh dari sistem atau aplikasi pajak yang ada (misalnya, DJP online atau portal pemerintah).
• Dokumen identitas seperti KTP atau NPWP yang diperlukan untuk memverifikasi pembayaran.

2. Pembayaran Pajak PBB

• Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) yang mencantumkan NOP dan jumlah pajak yang harus dibayar.
• Bukti identitas pemilik tanah dan bangunan (misalnya, KTP atau NPWP).
• Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau melalui aplikasi pembayaran pos, biasanya dengan menunjukan nomor SPPT atau kode referensi yang tertera.

3. Pembayaran Pajak E-Tilang

• Nomor tiket tilang yang tertera pada surat tilang elektronik (e-tilang).
• Jumlah denda yang harus dibayar, sesuai dengan rincian pada e-tilang.
• Informasi kendaraan dan pelanggaran yang tercantum dalam e-tilang (nomor polisi, jenis pelanggaran).
• Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor pos setelah mendapatkan nomor referensi atau bukti pembayaran dari sistem e-tilang yang diberikan oleh kepolisian.

Landasan Hukum